Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
…nterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dihukum penjara 2 hingga 6 tahun atas kasus korupsi TU...
…ang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara. Gempuran Korupsi BUMN dan Satir "Klasemen Liga Korupsi" Maraknya pemberitaan tentang tindak pidana korupsi akhir-akhir ini semakin menggugah keresahan publik.…
Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
…ggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi
…Kejaksaan. Menurut Jovi, pendekatan multiagency dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi, telah menjadi tren global. Dia menyebutkan bahwa sejumlah negara telah memberikan wewenang penyidikan kepada jaksa. Kewenangan Jaksa Melakuka…
…ikor Jakarta vonis 9 tahun penjara Riva Siahaan (eks Dirut Pertamina Patra Niaga) terkait korupsi tata kelola minyak mentah 2018-2023.
…gap gempita janji kampanye yang mendengungkan penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, publik menaruh harapan meski tipis akan adanya perbaikan fundamental. Namun, setelah dua belas bulan berjalan, harapan itu…