Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…gsung dalam memilih pemimpin yang akan mengemban tugas-tugas publik dan membuat keputusan politik. Dalam hal ini, sistem pemilihan umum sangat menentukan bagaimana proses pemilihan berjalan, siapa yang bisa dipilih, dan siapa yang memiliki…
…, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.
…tersebut kini berada di persimpangan krusial dan diwarnai oleh tarik menarik kepentingan politik yang berisiko berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Hingga saat ini, pembahasan revisi UU Pemilu masih sebatas informal di ant…
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai
…ra Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang terus bergulir, ditambah dengan realitas politik domestik yang ada, membuka celah risiko yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Eropa Tengah tersebut. Artikel ini, dengan merujuk pada a…
…lisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.
…m kacamata realisme hukum, kedaulatan yang diagung-agungkan itu sering kali hanya menjadi komoditas yang diperjualbe
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...
…lik, merusak integritas institusi, dan menciptakan ketimpangan kompasiana.com. Polarisasi politik yang ekstrem membuat masyarakat terbelah tajam; saat kompromi mustahil, proses demokratis pun macet dan membuka peluang bagi otoritarianisme
