Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…n sanksinya yang hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti pejabat negara, anggota militer, atau orang-orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus Berikut adalah beberapa perbedaan…
…nisme ini, jika tidak dikawal dengan ketat, justru berpotensi menjadi "karpet merah" bagi impunitas korporasi dan membuka kotak pandora bagi jenis korupsi baru yang lebih sistematis dan manipulatif. Secara teoritis, perjanjian penundaan pen…
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
…penerapan sanksi yang tegas bagi para pelakunya, maka akan semakin berpotensi memberikan impunitas dan me-normalisasi tindakan serupa terus berulang. Kesalahan dalam melakukan penangkapan bukan serta-merta hanya menyangkut kecacatan prosed…
Tulisan ini menyoroti praktik pork barrel politics di Indonesia, di mana anggaran negara disalahgunakan demi kepentingan elektoral.
Negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi di Papua justru membiarkan PHK sepihak, intimidasi bersenjata, dan hilangnya nyawa setelah peng
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas purnawirawan jenderal TNI-Polri yang me...
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
