10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
…egakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…egakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
…u untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Filosofi Hukum Satjipto Rahardjo: Hukum untuk Kesejahteraan Manusia Sejatinya, filosofi hukum adalah "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Filosofi tersebut menunjukkan bahwa hukum mem…
Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.
…yang memiliki lahan terdampak, berhak untuk tinggal di lingkungan yang aman dan merasakan kesejahteraan. Di sisi lain, warga yang menikmati jalan tol berhak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dengan pertimbangan bahwa jalan tol akan…
…a, penyandang disabilitas wajib dipenuhi dalam konteks hak bekerja, hak privasi, hak atas kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pangan, yang meliputi juga pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perolehan bantuan sosial. To protect Negara berk…
…uhi oleh dinamika politik dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bacalah untuk memahami lebih dalam tentang interaksi antara hukum dan politik di Indonesia. Pengertian Politik Hukum Politik…
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Kenaikan gaji hakim: benarkah solusi korupsi peradilan? Opini analitis tentang insentif, integritas, dan reformasi sistem hukum.
Pembangunan vs lingkungan: benarkah kerusakan lingkungan 'normal' demi pertumbuhan ekonomi? Telaah kritis kebijakan & implikasi konstitusional.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.