Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Pencarian
“class action”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Get to know the 5 Principles of Criminal Law in the New Criminal Code
Learn the meaning of legal principles and their role in the legal system, as well as an in-depth analysis of the principles of criminal law, including the principles of legality, territory, protection...
Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Artikel ini membahas implikasi hukum dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...
Is Nominee Arrangement Permissible in Co-operative Asset Ownership?
This article discusses the Nominee Arrangement in the Ownership of Cooperative Assets, the gap between regulations related to the recording of assets owned by Cooperatives and practices in the field t...
Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
Monopoli di Balik Kandang: Kartel Ayam Hukum Persaingan Usaha
Analisis mendalam praktik kartel ayam dan integrasi vertikal yang mematikan peternak mandiri dalam perspektif UU 5/1999 serta KPPU.
Politik Ruang Sempit: Kedaulatan Pangan Dari Pertanian Vertikal
Dinding gang bukan cuma pembatas, tapi pilar kedaulatan pangan! Saatnya kebijakan & masyarakat bersatu lewat pertanian vertikal.
Profil Albertina Ho, Ketua Majelis Banding yang Perberat Vonis Djuyamto Jadi 12 Tahun
Albertina Ho perberat vonis Djuyamto terkait suap CPO jadi 12 tahun. Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, simak profilnya.
Sampah Tak Pernah Salah, Hukumnya yang Bermasalah
Banyak aturan, minim pelaksanaan: potret hukum lingkungan Indonesia dalam menghadapi persoalan sampah yang terus berulang.
