Perbedaan OTT dan Tertangkap Tangan: Analisis Yuridis KUHAP
Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam KUHAP lama
Pencarian
“RIA”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Di Bawah Roda Kekuasaan: Polisi, Hukum, dan Rasa Keadilan untuk Korban Ojol
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Tidak Menolong Pasien DNR, Kewajiban atau Pelanggaran?
Pasien berhak menentukan nasibnya dengan menolak pelayanan kesehatan. Dalam keadaan bahaya, apakah Tenaga Medis berkewajiban menghormati penolakan tersebut?
Markas Judol Internasional yang Dikelola oleh WNA Dibongkar Polri
Polri menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, menyita 75 situs dan mengamankan 321 WNA yang dimana Melanggar UU ITE & KUHP.
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transportasi
Investor Asing Masuk, Kepastian Hukum Belum Pasti
Arus investasi asing meningkat, tetapi kepastian hukum di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja masih menghadapi tantangan stabilitas dan konsistensi.
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?
Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru, Apakah Masih Pro-Korban?
Eksistensi KUHAP 2025 memunculkan konsep baru dalam kerangka hukum nasional, salah satunya pengakuan bersalah. Apakah perubahan ini masih memihak korban?
Penghayat Kepercayaan yang Dimarjinalkan Hukum Positif Nasional
Kedudukan Penghayat Kepercayaan sebagai kelompok marjinal yang kerap mengalami diskriminasi sistemik melalui kerangka hukum nasional yang tidak inklusif.
