Materi Hukum • 15 Feb 2024

Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024

literasihukum.com/jenis-pelanggaran-pemilu-indonesia

Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini

Opini • 05 May 2026

Antara Demonstrasi dan Destruksi: Aksi Ricuh Hari Buruh di Bandung

literasihukum.com/antara-demonstrasi-dan-destruksi-aksi-ricuh-hari-buruh-di-bandung

Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite

Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Opini • 02 May 2025

Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?

literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri

Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.

Opini • 30 Dec 2025

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

literasihukum.com/kriminalisasi-balik-ancaman-pelapor-kejahatan

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Opini • 08 Nov 2025

Perbedaan OTT dan Tertangkap Tangan: Analisis Yuridis KUHAP

literasihukum.com/perbedaan-ott-dan-tertangkap-tangan-kuhap

Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam KUHAP lama

Materi Hukum • 15 Feb 2026

Diperas atau Diancam Sebar Aib? Ini Pasal 482–483 KUHP Baru dan Hukuman Maksimalnya

literasihukum.com/pasal-482-483-kuhp-baru-pemerasan-pengancaman

Pelaku memaksa Anda bayar dengan ancaman kekerasan atau ancaman sebar rahasia? Simak perbedaan pemerasan (Pasal 482) dan pengancaman (Pasal 483) di KUHP Baru, sanksi penjara/denda, delik aduan, serta bukti yang perlu disiapkan korban.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Jika Tertipu Jual Beli Online: Pelaku Bisa Dipidana Berapa Menurut KUHP Baru (UU 1/2023)?

literasihukum.com/jika-tertipu-jual-beli-online-pelaku-bisa-dipidana-berapa-menurut-kuhp-baru-uu-12023

Tertipu jual beli online? Pahami jerat pidana pelaku menurut KUHP Baru (UU 1/2023): pasal penipuan, ancaman hukuman, pembuktian, & langkah hukum.

Materi Hukum • 01 Apr 2026

Misteri Hilangnya Kata "Sengaja" dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/misteri-hilangnya-kata-sengaja-dalam-kuhp-nasional

Kenapa kata "sengaja" hilang dari pasal pembunuhan? Simak analisis tajam Arif Kurniawan, S.H. mengenai wajah baru dan risiko doktrin di KUHP Nasional.