Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…hteraan, melainkan integritas hakim. Pesannya jelas: remunerasi bisa memperbaiki martabat jabatan, tetapi tidak otomatis membangun watak antikorupsi. Polanya Berulang PN Depok bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam perkara Ronald Tannu…
…wewenang menetapkan regulasi lebih lanjut mengenai materi Undang-Undang tertentu sebagai perpanjangan tangan Konstitusi. Regulasi yang diatur lebih lanjut di antaranya adalah persyaratan menjadi Hakim MK, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK…
…iden dan wakil presiden (pilpres) serentak pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Berbagai permasalahan seperti penyuapan, permainan anggaran, korupsi, jual beli jabatan, dan sebagainya turut menyertai penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut diura…
…araan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan antara pemilihan tingkat nasional dan daerah
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Pahami cara hukum Indonesia melindungi merek bisnis, prinsip first to file, gugatan merek, pidana, dan langkah praktis pendaftaran.
Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.
Bobby Mahendro mengaku Noel marah karena uang THR yang terkumpul hanya Rp 50 juta dalam sidang kasus K3 Kemnaker. Noel membantah tuduhan tersebut.
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
