Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
…undamental literasi hukum bagi setiap warga negara. Dengan memahaminya, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih kritis, sadar, dan mampu mendorong perubahan. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai: Apa itu Das Sein (dunia fakta)? Apa itu…
…kematian seseorang ditetapkan oleh sesama manusia. Terdapat banyak perbedaan di kalangan masyarakat akan hal ini, kalangan pro berpendapat bahwa apabila pidana mati diterapkan maka diharapkan kejahatan akan menurun, sedangkan kalangan kont…
…(15/1/2025), bahwa aplikasi tersebut sebaiknya dilarang. Menurutnya, permainan ini memicu masyarakat untuk berlomba-lomba mencari koin, yang tak jarang berujung pada perilaku meresahkan. “Kekhawatiran kita adalah masyarakat menjadi kecandua…
Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.
Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
…an pejabat negara. Praktik suap dan penyalahgunaan jabatan dinilai merugikan negara serta masyarakat.
…harga obat yang mahal sering kali menjadi bahan perbincangan yang cukup serius dikalangan masyarakat di Indonesia.
…berarti "biar penjual yang bertanggung jawab". Apa makna mendasar perubahan ini bagi masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum di Indonesia? Artikel ini akan mengupas tuntas pergeseran paradigma tersebut, lengkap dengan landas…
…. Peluncuran ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat pemerataan akses internet bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur fiber optik. Dasar Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Landasan Hukum S…