UPA Pidana 3 — Hukum Acara Pidana
Latihan tahapan penyelidikan/penyidikan, upaya paksa, praperadilan, dakwaan, pembuktian, dan upaya hukum.
Pencarian
“praperadilan KUHAP”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Memandang Prinsip Legalitas dalam Lanskap Hukum Pidana Formil
…dasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk sumber hukum acara peradilan pidana di Indonesia. Pada dasarnya hukum acara pidana atau hukum pidana formil merupakan serangkaian…
Tahap Pra Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana: Koordinasi Peran antara Penyidik dan Penuntut Umum
…m. Pengertian Pra Penuntutan Dalam ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf b terdapat istilah pra penuntutan yang menyatakan: Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekuran…
Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru
…na dikonstruksikan dalam wacana hukum saat ini dengan merujuk pada interpretasi Pasal 328 KUHAP mengenai tata cara pelaksanaannya Penuntut Umum diberikan kewenangan diskresioner yang luar biasa besar untuk menerima atau menolak mekanisme in…
Regulasi dan Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Komparasi Negara Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat
…lam Pasal 50 sampai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 77…
Memahami 3 Istilah Hukum Pidana di Indonesia: Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
…a tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 14 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan diduga keras melakukan tindak pidana. Terdakwa dalam Hukum Indonesia Setelah kasus dia…
Pergeseran Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Literasi Hukum - Artikel ini membahas pengertian tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganannya yang luar biasa, pembuktian dalam TPPU, dan pembuktian terbalik dalam TPPU. Artikel ini menjelaskan...
Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang definisi dan pengertian seponering serta kaitannya dengan asas oportunitas dan peran Jaksa dalam proses peradilan pidana. Artikel ini juga menjelaskan men...
Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan
Literasi Hukum - Pelajari mengenai seponering dan asas oportunitas dalam hukum pidana Indonesia. Seponering merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang memungkinkan Jaksa Agung untuk menghentikan perk...
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.
