MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK
MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.
Pencarian
“gugatan perdata pemerintah.”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
…enyita waktu, misalnya, adalah proses penyusunan dokumen hukum dari nol, entah itu sebuah gugatan yang rumit, surat kuasa khusus, maupun draf perjanjian yang detail. Terlebih lagi, tantangan tidak berhenti di situ. Kesalahan format, klausul…
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Memahami Subjek Hukum dalam Hukum Perdata
…ang memiliki hak yang dapat dilaksanakan dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa hak kewarganegaraan dapat dinikmati oleh siapa saja, tanpa tergantung pada status kewarganegaraannya. Selain itu, setiap oran…
Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual
Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.
Memahami Perbedaan Surat Kuasa dan Surat Kuasa Khusus
…an isi surat kuasa. Dari segi hukum, pemberian kuasa tersebut diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, sebagai berikut: Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untu…
3 Jenis Bunga yang Bisa Dituntut Kreditur Jika Debitur Wanprestasi
…uanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur tetap lalai untuk me…
Actio Pauliana sebagai Salah Satu Upaya Hukum oleh Kreditur dalam Kepailitan
…ran Utang (PKPU). Disamping itu, ketentuan Actio Pauliana juga diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata yang menyatakan setiap kreditur berhak untuk mengajukan pembatalan segala perbuatan debitur yang tidak wajib untuk dilakukan, dan yang merugik…
LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).
Hukum Waris Perdata: Menyoal Ketidaktahuan Ahli Waris Terhadap Akta Wasiat
…an dan akibat hukum dari tidak diketahuinya akta wasiat pewaris? Oleh: Dedon Dianta Hukum Perdata Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa hukum waris merupakan aturan-aturan mengenai perpindahan harta beda dari seseo…
