Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi
Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.
Pencarian
“Kebebasan Politik”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?
Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
…i memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Nilai Dasar Demokrasi dalam Pemilu
…i-nilai dasar demokrasi yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan pilihan atau pandangan politik
Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo
…, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
…tersebut kini berada di persimpangan krusial dan diwarnai oleh tarik menarik kepentingan politik yang berisiko berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Hingga saat ini, pembahasan revisi UU Pemilu masih sebatas informal di ant…
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
…ra Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang terus bergulir, ditambah dengan realitas politik domestik yang ada, membuka celah risiko yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Eropa Tengah tersebut. Artikel ini, dengan merujuk pada a…
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
…ang yang ingin memberikan masukan atau kritik kepada penguasa. Hal ini dapat membahayakan kebebasan berpendapat karena penilaian terhadap kritik dan masukan dapat bersifat subjektif dan berpotensi disalahgunakan. Ketidakjelasan Definisi "Ke…
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
…lisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.
