Perbandingan Internasional

Untuk memperoleh perspektif yang lebih luas, kita dapat menilik praktik di negara lain. Di Amerika Serikat, terdapat aturan ketat mengenai etika dan konflik kepentingan bagi pejabat publik. Menteri atau Wamen diwajibkan mundur dari semua jabatan di perusahaan swasta atau BUMN selama menjabat. Mereka bahkan sering menempatkan aset dalam blind trust untuk menghindari tuduhan konflik kepentingan.

Hal serupa berlaku di banyak negara Eropa Barat dan Kanada, di mana akuntabilitas serta transparansi dijunjung tinggi. Pejabat publik senior diharapkan sepenuhnya fokus pada tugas nasional. Rangkap jabatan yang memberi keuntungan pribadi atau menimbulkan konflik kepentingan dibatasi ketat, bahkan dilarang sama sekali. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan risiko korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjaga objektivitas pengambilan keputusan.

Pelajaran bagi Indonesia

Perbandingan ini menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan Wamen adalah keharusan, bukan pengecualian. Faktanya, Indonesia masih kerap menghadapi praktik ini meskipun telah ada putusan MK. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan budaya kepatuhan di kalangan pejabat publik. Negara-negara maju telah lama memahami bahwa integritas pejabat adalah fondasi pemerintahan yang kuat. Salah satu cara mencapainya adalah dengan menghilangkan potensi konflik kepentingan melalui larangan rangkap jabatan.