Menampilkan 1–10 dari 173 hasil
· ~92ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Sep 2025
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Opini
• 08 Jan 2024
Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Larangan MK Terlanjur Dilangar?
literasihukum.com/rangkap-jabatan-wakil-menteri
…tikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Namun, putusan tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sehingga masih...
Kamus Hukum
Keputusan Menteri
literasihukum.com/kamus-hukum/460/keputusan-menteri
Keputusan Menteri Penetapan administratif oleh menteri untuk hal konkret/individual sesuai kewenangan. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Keputusan Menteri" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum…
Kamus Hukum
Peraturan Menteri
literasihukum.com/kamus-hukum/459/peraturan-menteri
Peraturan Menteri Peraturan yang ditetapkan menteri berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan peraturan lebih tinggi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Peraturan Menteri" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber…
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 242 · Tahun 2015
• 24 Nov 2015
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
literasihukum.com/peraturan/1491/pedoman-penetapan-penghasilan-direksi-badan-pengawas-dan-dewan-komisaris-badan-usaha-milik-daerah
…or 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 189 · Tahun 2014
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
literasihukum.com/peraturan/9236/pedoman-penetapan-penghasilan-direksibadan-pengawas-dan-dewan-komisaris-badan-usaha-milik-daerah
…mor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1950
Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
literasihukum.com/peraturan/16687/penyerahan-penyelenggaraan-seluruh-tugas-pemerintah-dari-negara-jawa-timur-kepada-komisaris-pemerintah
…tentang Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
Kamus Hukum
Dewan komisaris
literasihukum.com/kamus-hukum/371/dewan-komisaris
Dewan komisaris Istilah hukum bisnis, perseroan, pembiayaan, atau pasar modal yang berkaitan dengan dewan komisaris. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi, Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Dewan komisaris" sering digunakan dala…
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 13 · Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
literasihukum.com/peraturan/14794/perubahan-kedua-atas-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2016-tentang-tata-cara-pelantikan-gubernur-dan-wakil-gubernur-bupati-dan-wakil-bupati-serta-walikota-dan-wakil-walikota
…dua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 80 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
literasihukum.com/peraturan/15429/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2016-tentang-tata-cara-pelantikan-gubernur-dan-wakil-gubernur-bupati-dan-wakil-bupati-serta-walikota-dan-wakil-walikota
…han atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Pasang Iklan