KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Pencarian
“KUHAP”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
…terhadap perkara tertentu. Di Indonesia, istilah yang lebih tepat digunakan dalam konteks KUHAP baru adalah Pengakuan Bersalah. Mekanisme ini menjadi salah satu pembaruan penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-…
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Apakah Praperadilan Bisa Diajukan Dua Kali? Membedah Batasan di Bawah KUHAP 1981 dan KUHAP 2025
Praperadilan diajukan dua kali? Batasan KUHAP 1981 vs KUHAP 2025, ne bis in idem, dan strategi hukum. Analisis lengkap!
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak hukum.
Permasalahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana di Indonesia
Literasi Hukum - Temukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia, terkhusus pada perkara pidana. Setidaknya terdapat 4 permasalahan yang paling banya...
Perbedaan OTT dan Tertangkap Tangan: Analisis Yuridis KUHAP
…Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam KUHAP lama
Mengenal Apa itu Due Process Model dan Crime Control Model dalam Hukum Acara Pidana
…gi oleh artikel yang baru-baru ini dipublikasikan di platform Hukum Online yang berjudul “KUHAP, Due Process atau Crime Control?” yang ditulis oleh Hamalatul Qurani dan juga sedang ramai nya pembahasan kasus Pegi Setiawan yang dituduh sebag…
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.
