Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,921–17,940 dari 18,835 dokumen.
Halaman 897 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1970
LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 1970 tentang LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1970
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1970
KEURING (PENGUJIAN) KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 1970 tentang KEURING (PENGUJIAN) KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1970
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1970
KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MEMEGANG KARTU PENDUDUK
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1970 tentang KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MEMEGANG KARTU PENDUDUK
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1970
Tempat
Turikale
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1969
Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Nov 1969
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1969
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Sep 1969
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1969
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1969
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1969
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1969
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1969
Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1969
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1969
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1969 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1969
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1969
Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 1969
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Tahun 1969
Bentuk-Bentuk Usaha Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
07 Apr 1969
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1969
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Apr 1969
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1969
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1969
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1969 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1969
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-U...
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1969
Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1969
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1969
Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1969
Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1969
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta