Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,941–17,960 dari 18,835 dokumen.
Halaman 898 dari 942
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 5 Tahun 1969
Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor...
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 27 Tahun 1969
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 28 Tahun 1969
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 28 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 32 Tahun 1969
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1969 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)
Identitas hukum
No. 32 • Tahun 1969
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 25 Tahun 1969
PAJAK PERUSAHAAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 1969 tentang PAJAK PERUSAHAAN
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1969
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 31 Tahun 1969
PAJAK RADIO
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 31 Tahun 1969 tentang PAJAK RADIO
Identitas hukum
No. 31 • Tahun 1969
Tempat
Bantaeng
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Nov 1968
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1968
Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jul 1968
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1968
Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jul 1968
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 20 Tahun 1968
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Jul 1968
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1968
Penanaman Modal Dalam Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
03 Jul 1968
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1968
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1968
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1968
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1968
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1968
Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 1968
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1968
Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1968
Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1968
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1968
Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1968
Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1968 tentang Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1968
Bank Sentral
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta