Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,901–17,920 dari 18,835 dokumen.
Halaman 896 dari 942
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 72 Tahun 1971
Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Secara Effektif
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Secara Effektif
Identitas hukum
No. 72 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 7 Tahun 1971
Pernjataan digunakannja Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Penduduk Irian Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernjataan digunakannja Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik...
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1970
Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Nov 1970
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 44 Tahun 1970
Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
Identitas hukum
No. 44 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Sep 1970
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1970
Penghapusan Pengadilan Landreform
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 1970
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1970
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jul 1970
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1970
Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1970
Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1970
Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1970
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1970
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 1 Tahun 1970
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 2 Tahun 1970
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 55 Tahun 1970
Pembentukan Panitia Penjusunan Rantjangan Undang-Undang Tentang Perusahaan Negara Pertambangan Minjak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1970 tentang Pembentukan Panitia Penjusunan Rantjangan Undang-Undang Tentang Perusahaan Negara Pertambangan Minjak
Identitas hukum
No. 55 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta