Database Peraturan

Database Peraturan

Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.

Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Contoh: UU 12 2011, Perpres, APBD, Kementerian, Jawa Barat.
Filter pencarian

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Database Peraturan

Hasil peraturan

Menampilkan 17,961–17,980 dari 18,835 dokumen.

Halaman 899 dari 942
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1968

Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
Identitas hukum No. 14 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1968

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1968 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Identitas hukum No. 15 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1968

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan
Identitas hukum No. 16 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1968

Bank Negara Indonesia 1946

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946
Identitas hukum No. 17 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1968

Bank Dagang Negara

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara
Identitas hukum No. 18 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1968

Bank Bumi Daya

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya
Identitas hukum No. 19 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1968

Bank Tabungan Negara

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara
Identitas hukum No. 20 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1968

Bank Rakyat Indonesia

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia
Identitas hukum No. 21 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1968

Bank Ekspor Impor Indonesia

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia
Identitas hukum No. 22 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1968

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda...
Identitas hukum No. 23 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1968

Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
Identitas hukum No. 24 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1968

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Identitas hukum No. 25 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1968

Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Keputusan Presiden (Keppres) No. 170 Tahun 1968

Perpanjangan Masa Kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170 Tahun 1968 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
Identitas hukum No. 170 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Keputusan Presiden (Keppres) No. 168 Tahun 1968

Pengangkatan Buyung Datuk Intan Sati, S.H. Sebagai Anggota Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 Tahun 1968 tentang Pengangkatan Buyung Datuk Intan Sati, S.H. Sebagai Anggota Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
Identitas hukum No. 168 • Tahun 1968 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1967

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967, Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967, Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925
Identitas hukum No. 11 • Tahun 1967 Tempat Jakarta Tanggal 19 Sep 1967
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Pembentukan Propinsi Bengkulu

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
Identitas hukum No. 9 • Tahun 1967 Tempat Jakarta Tanggal 12 Sep 1967
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
Identitas hukum No. 6 • Tahun 1967 Tempat Jakarta Tanggal 08 Jul 1967
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Penanaman Modal Asing

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Identitas hukum No. 1 • Tahun 1967 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1967

Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966...
Identitas hukum No. 2 • Tahun 1967 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.