Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,881–17,900 dari 18,835 dokumen.
Halaman 895 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1972
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Tanggal
13 Jun 1972
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1972
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1972 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Tahun 1968
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1971
Perhitungan Anggaran Tahun 1967
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1971 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Sep 1971
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Sep 1971
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Sep 1971
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1971
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
15 Sep 1971
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Tahun 1971
Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Jul 1971
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1971
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1971
Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1971
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1971
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1971
Ketentuan Pokok Kearsipan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 2 Tahun 1971
Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 71 Tahun 1971
Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan...
Identitas hukum
No. 71 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta