Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,981–18,000 dari 18,835 dokumen.
Halaman 900 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1967
Dewan Pertimbangan Agung
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1967
Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1967
Veteran Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1967
Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1967
Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perkoperasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1967
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perbankan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 38 Tahun 1967
Pembentukan Panitia Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 1967 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
Identitas hukum
No. 38 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 181 Tahun 1967
Perpanjangan Jangka Waktu Penyesuaian Bagi Koperasi Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1967 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penyesuaian Bagi Koperasi Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965
Identitas hukum
No. 181 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 271 Tahun 1967
Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 271 Tahun 1967 tentang Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
Identitas hukum
No. 271 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1966
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1966
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1966
Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruct...
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1966
Hygiene
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
11 Jun 1966
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1966
Kesehatan Djiwa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Djiwa
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
11 Jun 1966