Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,861–17,880 dari 18,835 dokumen.
Halaman 894 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1974
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Jun 1974
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1974
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
03 Jun 1974
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1974
Perkawinan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1974
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1974
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1974
Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1974
Pengairan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 11 Tahun 1974
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1974 1975
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1974 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1974 1975
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1974
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 14 Tahun 1974
PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH DAERAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 1974 tentang PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH DAERAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1974
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1974
PENYELESAIAN MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI BAGI RUMAH-RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 1974 tentang PENYELESAIAN MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI BAGI RUMAH-RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUP...
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1974
Tempat
Turikale
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1973
Badan Pemeriksa Keuangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jul 1973
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1973
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jun 1973
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1973
Landas Kontinen Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1973
Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1973
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1973
Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1973
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1972
Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia y...
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Nov 1972
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1972
Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Jul 1972
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1972
SUSSUNG DAN BEA
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 1972 tentang SUSSUNG DAN BEA
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1972
Tempat
Turikale
Tanggal
24 Jul 1972