Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,841–17,860 dari 18,835 dokumen.
Halaman 893 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1976
Penetapan Perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penetapan Perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1976
Tempat
Semarang
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1976
PENETAPAN SISA (SEMENTARA) PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1974/1975
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1976 tentang PENETAPAN SISA (SEMENTARA) PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1974/1975
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1976
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 8 Tahun 1976
PAJAK POTONG HEWAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 1976 tentang PAJAK POTONG HEWAN
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1976
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1975
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1975
Tempat
Semarang
Tanggal
28 Nov 1975
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1975
Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Nov 1975
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1975
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Nov 1975
Peraturan Daerah (Perda)
No. 13 Tahun 1975
Mutatis Mutandis Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971
Instansi
Indonesia, Kabupaten Kebumen
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 1975 tentang Mutatis Mutandis Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1975
Tempat
Kebumen
Tanggal
20 Nov 1975
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1975
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Tengah Tahun Anggaran 1974/1975.
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Tengah Tahun Anggaran 1974/1975.
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1975
Tempat
Semarang
Tanggal
22 Jul 1975
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 1975
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1975/1976
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1975 tentang PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1975/1976
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1975
Tempat
Bantaeng
Tanggal
17 Jul 1975
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 1975
PENETAPAN PERORANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1974/1975
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1975 tentang PENETAPAN PERORANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1974/1975
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1975
Tempat
Bantaeng
Tanggal
15 Jul 1975
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1975
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jun 1975
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 9 Tahun 1975
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Apr 1975
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1975
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1975
Partai Politik dan Golongan Karya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1975
PAJAK PENERANGAN JALAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 1975 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1975
Tempat
Bantaeng
Peraturan Daerah (Perda)
No. 8 Tahun 1974
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 1974 tentang PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1974
Tempat
Bantaeng
Tanggal
16 Nov 1976
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1974
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Nov 1974
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1974
Penertiban Perjudian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Nov 1974
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1974
Pokok- Pokok Kepegawaian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Nov 1974
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1974
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Jul 1974