Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,821–17,840 dari 18,835 dokumen.
Halaman 892 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1977
PENGGUNAAN/PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 1977 tentang PENGGUNAAN/PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1977
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 16 Tahun 1977
PAJAK REHABILITASI JALAN (PAREJA)
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 1977 tentang PAJAK REHABILITASI JALAN (PAREJA)
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1977
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 1976
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 1976 tentang PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1976
Tempat
Turikale
Tanggal
30 Apr 1977
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Nov 1976
Peraturan Daerah (Perda)
No. 7 Tahun 1976
PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1976 tentang PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1976
Tempat
Bantaeng
Tanggal
17 Nov 1976
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 1976
Kedudukan Hukum Unit-unit Usaha Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962
Instansi
Indonesia, Provinsi Jawa Tengah
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Kedudukan Hukum Unit-unit Usaha Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1976
Tempat
Semarang
Tanggal
15 Nov 1976
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1976
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1976
Narkotika
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1976
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1976
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1976
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1976
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jul 1976
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1976
Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 1976
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1976
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 1976
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter...
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
27 Apr 1976
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 13 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
13 Apr 1976
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Apr 1976
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1976
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 1 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 2 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah D...
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 9 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta