Pelanggaran Kode Etik

Terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Bawaslu selanjutnya menyampaikan dugaaan pelanggaran pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), yang akan diproses melalui pemeriksaan yang pada putusannya bersifat final dan mengikat sehingga tidak potensi upaya hukum lain, dan keputusan DKPP wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, hasil keputusan DKPP tersebut juga merupakan aspek yang juga diawasi oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun demikian, dengan cakupan yang begitu luas dan mengikat tersebut, pada kenyataaanya Bawaslu tidak jarang dapat diibaratkan sebagai pedang tumpul yang tidak mampu memotong atau menumpas pelanggaran Pemilu. Hal ini tercermin pada salah satu putusan DKKP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang pada akhirnya seperti tidak memiliki taring meski bersifat final dan mengikat.

Pada putusan tersebut anggota KPU RI masa jabatan tahun 2017-2022, Evi Novida Ginting Manik selaku Teradu VII telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/P. Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tertanggal 23 Maret 2020.

Kendati berwenang untuk mengawasi putusan DKPP, Bawaslu nyatanya tidak memili ruang yang memadai untuk melakukan pengawasan atas putusan DKPP sehingga tidak terdapat bentuk konkret pengawasan Bawaslu atas tindak lanjut dari putusan DKPP bahkan putusan Bawaslu sendiri.

Hal tersebut diperjelas dengan adanya hasil permohonan keberatan yang diajukan oleh Evi Novida Ginting Manik atas Keppres No. 34/P. Tahun 2020 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam keputusan PTUN Jakarta yang tertuang pada Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 23 Juli 2020, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Evi Novida Ginting Manik untuk membatalkan Keppres No. 34/P. Tahun 2020.

Pasca dikabulkannya permohonan tersebut terbitlah Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang berarti Presiden tidak mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Tentunya hal tersebut berimbas pada timbulnya pertentangan antara Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT yang kemudian dijalankan melalui Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tidak dapat serta merta mencabut putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Pertentangan tersebut menimbulkan ketidakjelasan atas status Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI yang dalam putusan DKPP telah menyatakan pemberhentian tetap dan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 yang tdiak menyebutkan bahwa Evi Novida Ginting Manik dikembalikan statusnya sebagai anggota KPU RI pasca diberhentikan sebelumnya.