Artikel ini membahas tentang konsep “judicial heroes”, peran mereka dalam sistem peradilan, serta implikasi yang dihasilkan dari keberadaan mereka.
Recent Post
Pelaksanaan Paten Sederhana di Indonesia
Artikel ini membahas pendaftaran, pengumuman, perlindungan hak atas paten, hingga penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan paten sederhana
Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum
Pentingnya Pencatatan Perjanjian Sewa di Kantor Pertanahan Dalam Rangka Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Maupun Pihak Ketiga.
Literasi Hukum Indonesia
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik
Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM
Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Laksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro
Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan di area sekitar Alun-Alun dan Taman Rajekwesi, Bojonegoro.
Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.
Persoalan Hak Ulayat Desa Pakel: Sejarah Konflik dan Perjuangan Warga
Artikel ini mengeksplorasi sejarah panjang dan perjuangan masyarakat Desa Pakel, Banyuwangi dalam mempertahankan hak ulayat mereka
Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial
Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.
Sisi Gelap Proyek Tol Cisumdawu: Hak Warga dan Kerugian Lingkungan!
Artikel ini mengungkap sisi gelap dari proyek pembangunan Tol Cisumdawu terhadak hak warga yang terabaikan dan keruskan sawah pada area tersebut.
Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan
Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.
Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat
Artikel ini secara spesifik membahas tentang implementasi UU TPKS yang secara resmi telah diundangkan selama dua tahun.
Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!
Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik
Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah
Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.
Peran Advokat dalam Proses Penanganan Perkara Pidana
Artikel ini membahas pengertian dan peran advokat menurut hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
The Political Phenomenon of the 2024 Election: Its Contexts and Its Effects
This article discusses the political phenomenon of the 2024 election, including reflections on the Constitutional Court’s decision, conflicts of interest, public opinion, and the internal and external factors affecting the decline of democracy.
Eksistensi PT Perorangan sebagai Sarana Percepatan Masyarakat Indonesia dalam Berkegiatan Usaha
Artikel ini membahas tentang perbedaan antara PT Perorangan dan PT konvensional di Indonesia, keunggulan PT Perorangan dalam memudahkan pendirian usaha, serta peran pentingnya dalam mendukung wirausaha mandiri di Indonesia.
Pencatatan Palsu Surat dan Keabsahannya
Artikel ini membahas mengenai pencatatan surat palsu, sebuah tindakan ilegal yang melibatkan pembuatan atau pengubahan surat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
MK Tolak Permohonan PBB Terkait Pengisian Anggota DPRD Bulungan Dapil 1
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak Permohonan Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) terkait pengisian calon anggota DPRD Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara
