Kasus penganiayaan anak Aghnia Punjabi oleh perawatnya telah menyita perhatian publik. Artikel ini membahas hak anak untuk dilindungi, definisi kekerasan terhadap anak, dan hukuman bagi pelakunya.
Recent Post
Peradilan Sesat: Luka Keadilan di Indonesia
Artikel ini mengupas fenomena ini, mulai dari sejarah, penyebab, dampak, hingga upaya reformasi dan pencegahannya. Mari bersama-sama kita perjuangkan keadilan dan tegaknya hukum di Indonesia.
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga integritas demokrasi.
Literasi Hukum Indonesia
Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik
Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi pendaftaran Hak Tanggungan beserta implikasinya secara sosiologis maupun implementatif.
Memahami Pentingnya Constitutional Complaint dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional
Artikel ini membahas definisi, prosedur, kasus penting, dan peran penting Constitutional Complaint dalam sistem hukum modern. Pelajari bagaimana mekanisme ini membantu melindungi demokrasi, hak asasi manusia, dan memperkuat checks and balances dalam pemerintahan.
Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan
Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.
Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Melindungi Hak Anda dalam Perkara Wanprestasi
Bagaimana kepastian hukum sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara wanprestasi di Indonesia? Temukan panduan lengkap tentang hak Anda dan cara melindungi aset Anda.
Menguak Sisi Gelap Outsourcing: Potensi Bocornya Data dan Eksploitasi Pekerja
Pelajari pro dan kontra outsourcing. Pahami manfaatnya dalam penghematan biaya dan potensi risikonya bagi bisnis Anda
PHPU: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
AI sebagai Subjek Hukum: Dilema Etis dan Tantangan Regulasi
Artikel mendalam ini mengeksplorasi konsep AI sebagai subjek hukum, membandingkan dengan entitas hukum non-manusia, dan menggali implikasi hukum dari integrasinya dalam masyarakat. Dari dilema etis hingga regulasi masa depan, temukan bagaimana AI bisa mengubah lanskap hukum dan tantangan yang mungkin dihadapi.
Eksekusi Kredit Macet terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Oleh Perbankan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
Artikel ini membahas mengenai problematika pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Tukar Uang Baru di Pinggir Jalan, Bagaimana Aturan Hukumnya?
Artikel ini membahas secara mendalam tentang fenomena tukar uang baru yang ada di pinggir jalan serta bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap budaya tersebut berdasarkan undang-undang dan hukum Islam.
Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi .
Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap
Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik telah diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Artikel ini membahas perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026.
Dalami Bansos dan APBN: Kuasa Hukum 01 dan 03 Minta MK Hadirkan Menteri dalam Sidang PHPU Presiden 2024
Kuasa hukum Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil beberapa menteri yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dalam sidang mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.
Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Pasien: Sebuah Perspektif Analitik
Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam interaksi mereka dengan sistem layanan kesehatan.
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: 2 Potensi Solusi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Artikel ini merupakan pengantar yang membahas secara mendasar mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putusan landmark, MK telah mengubah cara berhukum dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK: Menjaga Kewarasan dan Masa Depan Demokrasi
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang lebih baik.
