No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosi...
Perspektif & analisis hukum.
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosi...
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita butuh r...
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bing...
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijaka...
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi,...
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan p...
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis