Kanal Opini Pencarian: “rumah”

Opini

Perspektif & analisis hukum.

Terkini

✕ Hapus Filter

Hukum (Umum)

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan...

Ikhsan • 03 Sep

HAM & Demokrasi

Ketika Daerah "Primitif" Mengajarkan Demokrasi

Membahas transformasi warga pati dari yang di cap warga primitif menjadi warga yang menolong substansi demokrasi agar tetap eksis

Wahyu Hidayat • 15 Aug

Hukum (Umum)

Menertawakan Vonis Pemberat Tom Lembong : Pro Ekonomi Kapitalis dan Kontra Ekonomi Pancasila

Membahas terkait kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong dan implikasinya terhadap politisasi hukum di Indonesia.

Bayu Nugroho • 06 Aug

Hukum (Umum)

Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?

Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesa...

Ahmad Hamim Bastomi • 31 Jul

HAM & Demokrasi

Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu

Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.

Adam Ilyas • 19 Jul

Hukum (Umum)

Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi

Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh

Adam Ilyas • 17 Jul

Hukum (Umum)

Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum

Temukan template dokumen hukum gratis yang profesional untuk mendukung efisiensi dan standar kerja praktisi hukum di Indonesia.

Redaksi Literasi Hukum Indonesia • 14 Jul

Politik & Kebijakan Publik

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Adam Ilyas • 11 Jun

Politik & Kebijakan Publik

Ketika Tanah Air Bergantung pada Tanah Asing: Ironi Impor Pangan

Indonesia bergantung pada impor pangan meski punya potensi agraris besar, akibat infrastruktur dan preferensi konsumen.

Nurzen Maulana S.P. • 02 May

Hukum (Umum)

Jangan Salah Kaprah, Ini Alasan Kenapa Pasangan Tetap Punya Peran dalam Harta Bawaan

Harta bawaan dalam pernikahan sering dianggap sepenuhnya milik pribadi. Namun, bagaimana jika pasangan ikut berkontribusi? Simak penjelasan...

Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn., P.hD. • 02 May

Kirim Opini Hukum

Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.

Mulai Menulis

Sedang trending

Topik

Pilih topik untuk memfilter opini

Advokat Analisis Putusan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) E-Commerce & Platform Digital Etika Profesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAM & Demokrasi Hubungan Diplomatik Hukum (Umum) Hukum Acara Pidana

Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria & Pertanahan Hukum Bisnis Hukum Internasional Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan) Hukum Pajak Hukum Pangan Hukum Perdata Hukum Pertambangan Hukum Pertanahan & Agraria Hukum Pidana Hukum Tata Negara Kejaksaan Kepatuhan & Tata Kelola Korupsi KPK Legal Drafting & Legislative Drafting Media & Pers Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Konsumen Perundang-undangan & Regulasi Politik Politik & Kebijakan Publik Politik Hukum Putusan & Yurisprudensi Reformasi Hukum sosial Sosiologi Hukum Teknologi Informasi & Telekomunikasi Teori & Filsafat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Opini

Terkini

Kirim Opini Hukum

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi

Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum

Tenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti

Subjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata