World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?
Di tengah maraknya buzzer politik, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kemba...
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualitas demokras
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo
Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Ketika Hak Bersuara Berujung Chaos: Siapa Dalang di Balik Demo Ricuh?
Membahas tentang aksi demo bulan agsutus dan polemik didalamnya mulai dari isu ditunggangi dan provokasi oleh elite politik untuk memecah belah rakyat
Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumla...
Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.
Ketika Daerah "Primitif" Mengajarkan Demokrasi
Membahas transformasi warga pati dari yang di cap warga primitif menjadi warga yang menolong substansi demokrasi agar tetap eksis
Bansos Bermasalah: Antara Niat Baik dan Tata Kelola yang Gagal
Bansos di Indonesia bermasalah karena tata kelola dan penyalahgunaan. Teknologi dan pemberdayaan perlu diperkuat.
