Ilusi Kebenaran Hukum: Cacat Formil dan Manipulasi Legislasi
Hukum kehilangan legitimasi saat proses legislasi dipenuhi manipulasi & kepentingan oligarki. Keadilan semu menggerogoti nalar publik.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlaku...
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kri...
RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
Negara Hukum: Tempat Nyawa Cuma Seharga Sidang Etik
Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sidang etik interna...
Bebas Bersyarat untuk Koruptor: Di Mana Letak Keadilan?
Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?
Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM
Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hukum Indonesia.
Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?
Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Akselerasi Artificial Intelligence dan Tantangan Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Keberadaan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi
Akhiri Kultus “Oknum” dan Evaluasi Praktik Salah Tangkap
Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum menjadi sinyal urgensitas pembenahan
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
