Menyoal Program Dedi Mulyadi: “Anak Nakal Masuk Barak”, Solusi Populis atau Represi Struktural?
Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.
Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.
Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Pembuktian yang sulit, khususnya dalam kasus yang terjadi tanpa keberadaan saksi, menimbulkan banyak perkara kekerasan seksual yang tidak terungkap.
Keberadaan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi
Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum menjadi sinyal urgensitas pembenahan
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 2018 menjadi salah satu konflik ekonomi terbesar abad ke-21
Harta bawaan dalam pernikahan sering dianggap sepenuhnya milik pribadi. Namun, bagaimana jika pasangan ikut berkontribusi? Simak penjelasan hukumnya di sin...