Analisis, argumentasi, dan gagasan hukum dari para penulis dan kontributor — disusun untuk dibaca, dipikirkan, dan dibagikan.
Opini hukum tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam grup WhatsApp privat, dengan menempatkan UU TPKS sebagai dasar utama serta membaca perubahan rezim UU ITE dan KUHP Nasional setela...
Artikel ini membahas ancaman AI terhadap keaslian bukti digital serta urgensi verifikasi forensik demi menjaga integritas peradilan pidana.
Restorative justice kerap diorientasikan untuk mengatasi over kapasitas lapas, padahal skema ini memiliki tujuan yang lebih fundamental.
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan lintas negara?
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan hak korban menuntut ganti ru...
Kebijakan publik yang tertutup berisiko memicu penolakan, pengujian hukum, dan krisis legitimasi. Generasi muda harus dilibatkan secara bermakna.
Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.
KP2MI merestorasi hak konstitusional PMI: transformasi paradigma, digitalisasi pengawasan, dan repatriasi bermartabat pahlawan devisa.
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.
Pasal 462 KUHP baru dikritisi karena hanya menjerat pelaku jika korban bunuh diri meninggal, abai pada penderitaan korban selamat.
