Artikel ini membahas tentang keabsahan fotokopi buku yang akan dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata.
Hukum Bisnis

Legalitas Investasi Aset Cryptocurrency Yang Dapat Di Perdagangkan Di Indonesia
Artikel ini membahas legalitas Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Negara Indonesia

Keunggulan Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Non-Litigasi di Indonesia dalam Era Digitalisasi
Artikel ini membahas penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang merupakan aspek esensial yang memengaruhi kelancaran operasional dan stabilitas hubungan bisnis.

Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum
Pentingnya Pencatatan Perjanjian Sewa di Kantor Pertanahan Dalam Rangka Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Maupun Pihak Ketiga.

Eksistensi PT Perorangan sebagai Sarana Percepatan Masyarakat Indonesia dalam Berkegiatan Usaha
Artikel ini membahas tentang perbedaan antara PT Perorangan dan PT konvensional di Indonesia, keunggulan PT Perorangan dalam memudahkan pendirian usaha, serta peran pentingnya dalam mendukung wirausaha mandiri di Indonesia.

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Perbedaan Perjanjian dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Indonesia
Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perbedaan perjanjian dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks hukum Indonesia.

Restitusi Pajak Orang Pribadi: Panduan Lengkap dan Terbaru di DJP!
Artikel ini membahas panduan lengkap dan terbaru tentang pengajuan restitusi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Artikel ini membahas implikasi hukum dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS
Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.

Menguak Sisi Gelap Outsourcing: Potensi Bocornya Data dan Eksploitasi Pekerja
Pelajari pro dan kontra outsourcing. Pahami manfaatnya dalam penghematan biaya dan potensi risikonya bagi bisnis Anda

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: 2 Potensi Solusi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Artikel ini merupakan pengantar yang membahas secara mendasar mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa.

UU Cipta Kerja dan 4 Kemudahan Perizinan Berusaha di Indonesia
Artikel ini membahas tentang bagaimana UU cipta kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.

Actio Pauliana sebagai Salah Satu Upaya Hukum oleh Kreditur dalam Kepailitan
Artikel ini membahas tentang actio pauliana dalam kepailitan yang merupakan suatu upaya hukum terhadap kreditur.

Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Artikel ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif serta efisien.

Larangan Praktik Nominee atas Kepemilikan Tanah dan Penanaman Modal
Praktik nominee antara WNI dan WNA nyatanya masih banyak dilakukan di Indonesia, padahal hal itu termasuk penyelundupan hukum & melanggar ketentuan UU

Legal Due Diligence dalam Hukum Bisnis
Literasi Hukum – Legal due diligence (LDD) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Perusahaan perlu memahami hal-hal terkait manajemen risiko untuk membantu menentukan keputusan yang lebih tepat, efektif,…

Mengenal Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kebendaan atas Barang Tidak Bergerak
Artikel ini membahas tentang definisi, ciri-ciri, sifat, tata cara pendaftaran hak tanggungan khususnya secara elektronik hingga hapusnya HT

3 Jenis Penggabungan Perusahaan: Merger, Akuisisi, Konsolidasi
Artikel ini membahas mengenai konsep-konsep dasar dari merger, akuisisi, dan konsolidasi, serta dampak-dampaknya terhadap perusahaan, pasar, dan stakeholders lainnya.