Potensi Kriminalisasi Kebijakan dalam Kasus Nadiem Makarim
Apakah tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim merupakan kriminalisasi kebijakan publik? Pelajari selengkapnya, baca artikel ini!
Perspektif & analisis hukum.
Apakah tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim merupakan kriminalisasi kebijakan publik? Pelajari selengkapnya, baca artikel ini!
Pelajari mekanisme perampasan aset melalui Non-Conviction Based Forfeiture di Indonesia. Pahami prosedur hukum acara perdata dalam penyitaan...
Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplis...
Polrestabes Surabaya membongkar sindikat joki UTBK yang diduga beroperasi sejak 2017. Praktik tersebut berpotensi dijerat pidana.
Pahami perbedaan delik aduan dan delik umum dalam KUHP baru, mulai dari syarat pengaduan, contoh pasal, hingga akibat pencabutan aduan.
Dua putusan PN Bale Bandung dalam perkara pembunuhan mengandung anomali pemidanaan karena vonis yang serupa terhadap dua orang yang memiliki...
Artikel ini membahas kekerasan seksual di lingkungan kampus dari perspektif hukum, termasuk bentuk, dasar hukum, serta perlindungan bagi kor...
Artikel ini mengkritisi kekosongan regulasi AI pada UU ITE dan KUHP 2026, serta mengusulkan persona hukum semi-otonom untuk menutup gap deep...
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan hak korban...
Cuma forward video viral di Whats App? Kenali 5 lapis pasal UU ITE, TPKS, Pornografi, KUHP, dan Hak Cipta yang bisa menjeratmu hingga 12 tah...
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis