Artikel oleh Dini Wininta Sari, S.H.
Published: 38
19 Aug 2025
· Politik & Kebijakan Publik
· 6 menit baca
· 77 dibaca
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan?
Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumlah kasus tertentu dibenarkan apabila merupaka...
28 Mar 2025
· Hukum Perlindungan Konsumen
· 10 menit baca
· 2 dibaca
Membahas regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi & penyelesaian sengketa
28 Mar 2025
· Hukum Lingkungan
· 10 menit baca
· 1 dibaca
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
28 Mar 2025
· Hukum Internasional
· 11 menit baca
· 1 dibaca
Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
28 Mar 2025
· Hukum Administrasi Negara
· 10 menit baca
· 81 dibaca
Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan
28 Mar 2025
· Hukum Pidana
· 11 menit baca
· 2 dibaca
Pembuktian perkara penganiayaan berat menggunakan visum et repertum, peran, tujuan ilmu kedokteran forensik dalam upaya membuktikan kebenaran materiil.
28 Mar 2025
· Opini
· 10 menit baca
· 1 dibaca
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber
04 Aug 2024
· Hukum Ketenagakerjaan
· 8 menit baca
· 3 dibaca
Artikel ini membahas perlindungan hukum PHK terhadap pekerja PKWT yang masih dalam masa kontrak & cara penyelesaian perselisihan PHK bagi pekerja PKWT
13 Jul 2024
· Hak Kekayaan Intelektual
· 10 menit baca
· 73 dibaca
Artikel ini membahas pendaftaran, pengumuman, perlindungan hak atas paten, hingga penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan paten sederhana
13 Jul 2024
· Hukum Administrasi Negara
· 7 menit baca
· 5 dibaca
Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM
Pasang Iklan