Pemotor Naik Trotoar, Pejalan Kaki Lewat Mana?
Pemotor menggunakan trotoar sebagai rute alternatif untuk menghindari kemacetan, tanpa menghiraukan hak-hak pejalan kaki yang dilindungi undang-undang.
Topik · Lintas Kolom
Aspirasi Publik
Artikel dari semua kolom — berita, opini, materi, editorial, dan ruang publik — yang membahas topik ini.
Dalam topik ini
Polemik Narapidana Kuliah di Lapas, Bagaimana Hukumnya?
Perdebatan kembali mencuat setelah beredar kabar Ferdy Sambo menempuh pendidikan lapas. Bagaimana hukum Indonesia mengatur hak pendidikan bagi warga binaan?
Ketika Keadilan sudah Diujung Tanduk, Mahfud MD: Hukum sekarang Terlalu Dipaksakan!
Kalau suara saja dibungkam. Lantas, bagaimana peran hukum sebenarnya?
Keadilan Kebijakan Merdeka Belajar dari Kasus Nadiem Makarim
Kebijakan Merdeka Belajar diperkenalkan oleh Nadiem Makarim sebagai pembaruan sistem pendidikan nasional agar lebih fleksibel sesuai perkembangan zaman.
Kontroversi LCC MPR RI, Publik Pertanyakan Keadilan
Polemik LCC MPR RI viral usai protes peserta terhadap keputusan juri, memicu sorotan publik soal keadilan dan transparansi penilaian.
Aturan Impor Baru Berlaku 8 Mei, Ini 6 Komoditas yang Dibatasi
Permendag 11/2026 berlaku 8 Mei 2026. Enam komoditas dibatasi impornya. Importir wajib rekomendasi teknis dan Persetujuan Impor. Lindungi petani lokal.
Papua Bukan Tanah Kosong: Gugatan Dalam Film Pesta Babi
Dalam artikel ruang publik ini akan kita kupas perihal fenomena dalam film pesta babi yang akhir-akhir ini sering dan banyak dibicarakan
KPK Usul Ketum Parpol 2 Periode, Parpol Dingin Merespons
Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dari KPK menuai respons beragam dari partai-partai di Indonesia.
Outsourcing Tak Dihapus, Hanya Dipangkas: Catatan Kecil 1 Mei
Permenaker 7/2026 batasi outsourcing 6 bidang. Tapi definisi penunjang operasional multitafsir dan sanksi bertahap lemahkan perlindungan buruh.
81 Tahun Merdeka: Dari Penjajah Bule ke Penjajah 'Orang Dalam'
Refleksi 81 tahun merdeka: kemerdekaan semu, dominasi “orang dalam”, korupsi, dan demokrasi yang kehilangan makna bagi rakyat Indonesia.
