Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Perspektif & analisis hukum.
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pe...
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan...
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
Mengambarkan kondisi aparat negara saat ini
Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bing...
Membahas terkait kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong dan implikasinya terhadap politisasi hukum di Indonesia.
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis