Penguatan Hukum dan Koordinasi Negara dalam Pemberantasan Judi Online

Pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan hanya dengan pemblokiran situs. Negara perlu memperkuat penegakan hukum melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari pelacakan pelaku utama, pemutusan aliran dana, pengawasan promosi digital, hingga peningkatan kemampuan aparat dalam bidang digital forensik. Tanpa langkah tersebut, penegakan hukum hanya akan bersifat sementara karena jaringan judi online dapat terus beradaptasi dengan teknologi.

Koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam pemberantasan judi online. Aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan Komdigi untuk pemblokiran konten, PPATK untuk pelacakan transaksi mencurigakan, OJK dan perbankan untuk pengawasan rekening, serta platform digital untuk menghentikan promosi judi online. Kerja sama ini penting karena judi online tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga menyangkut sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan keamanan ruang digital.

Dari sisi aturan, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga mengatur mengenai perjudian, antara lain dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya menargetkan penyelenggara perjudian, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian. [3]

Pada akhirnya, efektivitas pemberantasan judi online sangat bergantung pada keberanian negara untuk menindak aktor utama, bukan hanya pemain kecil. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak tebang pilih. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi hukum dan literasi digital agar tidak mudah terjebak dalam praktik judi online. Dengan kombinasi antara penegakan hukum, pengawasan teknologi, dan edukasi publik, pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif.