Negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi di Papua justru membiarkan PHK sepihak, intimidasi bersenjata, dan hilangnya nyawa setelah peng
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.
Pendidikan Tidak Diprioritaskan: Akankah SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045 Tercapai?
Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan serius, Tagar #IndonesiaGelap pun mencerminkan kekecewaan publik dan menyoroti program MBG.
UMKM Tanpa Payung Hukum: Rentan dan Terpinggirkan
UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan mendukung UMKM
Hutan Mangrove dan Perubahan Iklim: Urgensi Regulasi yang Lebih Tegas
Hutan mangrove penting dalam mitigasi perubahan iklim. Regulasi yang tegas diperlukan untuk melindungi ekosistem ini dari kerusakan lebih lanjut.
Danantara dan Bank Emas: Jejak Langkah Menuju Indonesia Emas?
Danantara dan Bank Emas: Jejak Menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset dan sumber daya emas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Efisiensi atau Pengabaian? Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengkhianatan terhadap Konstitusi
Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Kebijakan ini memper
Reklamasi Pantai: Ancaman atau Peluang Pembangunan?
Reklamasi pantai dapat memberikan peluang ekonomi tetapi juga dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Diperlukan pendekatan berkelanjutan dan parti
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?
Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia
Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan
Sawah Jadi Mall, Hukum Jadi Alat : Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alih Fungsi Lahan?
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi terlibat dalam isu.
Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang
Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria
Dilematis Pengampunan Terhadap Koruptor
Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Artikel ini mengulas aspek hukum, etika, dan dampaknya pada penegakan hukum, serta solusi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Potret Konsepsi Hak Asasi Manusia Perspektif Kontrak Sosial
Membedah konsep Hak Asasi Manusia (HAM) melalui perspektif Teori Kontrak Sosial. Artikel ini mengeksplorasi kritik terhadap paradigma tanggung jawab negara dan implikasinya terhadap keadilan sosial.
Kontroversi Hukuman Mati: Perspektif Hukum Indonesia & Islam yang Wajib Kamu Tahu!
Artikel ini membahas sejarah, penerapan, dan kontroversi hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam, mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Dilengkapi dengan tinjauan pro dan kontra, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana hukuman mati dipertahankan atau ditolak berdasarkan hak asasi manusia dan prinsip syariat.
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan lengkap beserta rekomendasi strategis untuk menghadapinya.
TKDN: Pintu Masuk Penjualan Iphone 16 di Tanah Air
Artikel ini membahas tentang TKDN sebagai salah satu pintu masuk penjualan iPhone 16 di Indonesia yang bertujuan memajukan perekonomian nasional
Jaminan Abortus Provocatus Aman Bermutu Bagi Korban Perkosaan Guna Menurunkan Maternal Mortality Rate”
Artikel ini membahas mengenai jaminan Abortus Provocatus yang aman bermutu bagi korban perkosaan untuk supaya menurunkan Maternal Mortality Rate (MMR)
