Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Refleksi Kebebasan: Seni Alat Perlawanan!
Artikel ini membahas tentang seni sebagai alat perlawanan dan kritik sosial masyarakat yang seharusnya dilestarikan dan diterima secara sah.
Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat
Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.
“Kabur Aja Dulu”: Suara Kritis Anak Muda di Tengah Isu Sosial Politik
Fenomena “kabur aja dulu” dari anak muda terkait ketidakpuasan politik, kesulitan ekonomi, dan tantangan mental, namun tetap ada harapan untuk berubah
Bubarkan Fakultas Hukum: Ketika Teori Keadilan Sekadar Alat Penjahat Bermodal
Esai ini mengkritik Fakultas Hukum yang dianggap tidak relevan karena hukum di Indonesia lebih tunduk pada uang dan kekuasaan daripada keadilan. Pendi
Banyak Pelanggaran HAM yang Tak Terdengar: Negara Gagal Melindungi Warga Papua
Negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi di Papua justru membiarkan PHK sepihak, intimidasi bersenjata, dan hilangnya nyawa setelah peng
Pendidikan Tidak Diprioritaskan: Akankah SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045 Tercapai?
Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan serius, Tagar #IndonesiaGelap pun mencerminkan kekecewaan publik dan menyoroti program MBG.
UMKM Tanpa Payung Hukum: Rentan dan Terpinggirkan
UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan mendukung UMKM
Hutan Mangrove dan Perubahan Iklim: Urgensi Regulasi yang Lebih Tegas
Hutan mangrove penting dalam mitigasi perubahan iklim. Regulasi yang tegas diperlukan untuk melindungi ekosistem ini dari kerusakan lebih lanjut.
Danantara dan Bank Emas: Jejak Langkah Menuju Indonesia Emas?
Danantara dan Bank Emas: Jejak Menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset dan sumber daya emas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Efisiensi atau Pengabaian? Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengkhianatan terhadap Konstitusi
Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Kebijakan ini memper
Reklamasi Pantai: Ancaman atau Peluang Pembangunan?
Reklamasi pantai dapat memberikan peluang ekonomi tetapi juga dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Diperlukan pendekatan berkelanjutan dan parti
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?
Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia
Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan
Sawah Jadi Mall, Hukum Jadi Alat : Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alih Fungsi Lahan?
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi terlibat dalam isu.
Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang
Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria
Dilematis Pengampunan Terhadap Koruptor
Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Artikel ini mengulas aspek hukum, etika, dan dampaknya pada penegakan hukum, serta solusi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia
