Saksi PAN Ungkap Penggelembungan Suara PPP dan Partai Aceh di Pidie dan Pidie Jaya
...penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...
Pencarian
“Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupate...”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
...n, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan keterangan Pihak Terkait untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan (Dapil) Intan Jaya...
KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Da...
Opini 40
Lihat semua di OpiniMenyucikan Desa: Cuci Kampung bagi Pelaku Inses di Bengkulu
Di Rejang Lebong, tersimpan sebuah peristiwa yang mengguncang Kecamatan Bermani Ulu: dua saudara kandung telah menjalin hubungan terlarang.
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Lembaga Kerjasama Bipartit menjadi Entintas Esensial dalam Sengketa Hubungan Industrial
...kat mengenai Lembaga Kerjasama Bipartit yang merupakan wadah preventif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi Hukum5 Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004
Artikel ini membahas tentang beberapa pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari musyawarah antarpihak hingga melalui pengadilan
PHPU: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia
...usi pada awalnya dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi judicial review. Hal ini merupakan hasil dari perkembangan politik dan hukum dalam negara modern. Secara politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kes...
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanTata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P...
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Daerah Kabupaten Lebong
...tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Daerah Kabupaten Lebong
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong
...elaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong
Kamus Hukum 3
Keputusan Kepala Daerah
Keputusan Kepala Daerah Keputusan Kepala Daerah adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait keputusan kepala daerah. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat keputusan kepala daerah melalui mekanisme yang ter...
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah dan DPRD. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat peraturan daerah melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang D...
Perjanjian bagi hasil
Perjanjian bagi hasil Perjanjian bagi hasil adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang bagi hasil. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian bagi hasil untuk mengatur hak dan kewajiban...
