Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
...un 2020. Badan antikorupsi ini akan memanggil berbagai pihak, termasuk anggota dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang bertugas dalam pembuatan kebijakan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait rumah tangga di lembaga legislatif ters...
...nnya) dan Erwin menyampaikan bahwa antara Anies dan Sandi masih terikat perjanjian hutang piutang yang konon disebut bernilai puluhan miliar rupiah. Sampai pada akhirnya tanggal 12 Februari 2023, beredar surat perjanjian yang ramai dibahas....
...berinteraksi dengan kepala daerah yang sedang mengurus kepentingan administrasi, termasuk urusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dari pemberitaan Antara, Tempo, dan Tirto, rangkaian waktunya menjadi penting: audiensi berlangsung...
Literasi Hukum - Hutang dan piutang merupakan bagian dari hukum perdata dan menjadi hal yang tak bisa dihindari dalam kehidupan modern saat ini. Terutama dalam dunia bisnis, transaksi yang melibatkan...
Artikel ini menjelaskan mengenai kemungkinan melaporkan hutang piutang sebagai perbuatan pidana dengan beberapa syarat. Simak penjelasannya!
...mbahas mengenai Akibat hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit
Supremasi sipil bukan sikap anti-TNI, melainkan prinsip negara hukum untuk menjaga profesionalisme militer dan demokrasi konstitusional.
...k boleh dibaca semata sebagai perkara pidana ekonomi biasa. Ia adalah ujian terhadap cara negara melindungi warga ketika kepercayaan pada produk keuangan berubah menjadi kerugian massal. Dalam perkara seperti ini, penangkapan tersangka pent...
...berubah menjadi larangan untuk mengkritik tata kelolanya. Negara memang wajib hadir dalam urusan gizi. Badan Gizi Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nas...
..., dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, hubungan utang piutang murni merupakan hubungan kontraktual perdata antara Anda dan teman Anda. Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi...
Artikel ini membahas tentang definisi, ciri-ciri, sifat, tata cara pendaftaran hak tanggungan khususnya secara elektronik hingga hapusnya HT
...annya dan kepentingan pihak lain tetap terlindungi. Harta Tidak Boleh Dibiarkan Tanpa Pengurusan Akibat hukum pertama berkaitan dengan harta kekayaan. Orang yang tidak diketahui keberadaannya mungkin memiliki rumah, tanah, kendaraan, tabung...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
...n 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024
...18 ayat (7) UUD Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah; urusan pemerintahan; Kewenangan daerah; Kewenangan provinsi; Negara Hukum; equal justice before the law; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; pemekaran...
...nsurable interest;indemnitas; itikad baik; perusahaan; asuransi; reasuransi; bank; utang; piutang; penundaan; pembayaran; PKPU
Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UUD 1945 Kasdin Simanjuntak, S.H.; Yon Richardo, S.H.; Binoto Nadapdap.,S.H.,MH.; Darwis D. Marpaung,S.H; Paustinus Siburian, S.H., MH.; Abdul R...
Perjanjian pengalihan piutang Perjanjian pengalihan piutang adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang pengalihan piutang. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian pengalihan piutang...
Perjanjian anjak piutang Perjanjian anjak piutang adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang anjak piutang. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian anjak piutang untuk mengatur hak d...
Latihan fungsi dan peran lembaga negara: DPR, DPD, MPR, Presiden, MA, MK, KY, BPK.
Kebijakan ini menjelaskan bagaimana __APP_NAME__ mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi Anda. Kami menghormati privasi Anda. Kami hanya mengumpulkan data yang relevan untuk menyediakan layanan (mis. akun, publikas...
Cari artikel, peraturan, dan istilah hukum.
