DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
Pencarian
“#Ketenagakerjaan #PerjanjianKerjaWaktuTertentu #TenagaKerja”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 9
Lihat semua di Berita
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3
…Tangan (OTT) dan kali ini menjerat pejabat tinggi di lingkaran kementerian. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, ditangkap tim penindakan pada Kamis (21/8/2025) pagi terkait dugaan tindak pidana pemerasan. Kabar pen…
Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%
…an aplikator. Selama ini, status kemitraan membuat pengemudi berada dalam wilayah abu-abu ketenagakerjaan sehingga hak-hak dasar mereka kerap terabaikan. Ketentuan Pasal tentang Pembagian Pendapatan Pasal demi pasal dalam Perpres 27/2026 me…
Opini 30
Lihat semua di OpiniMitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
…api, karena statusnya disebut sebagai mitra, perusahaan tidak memberikan hak-hak normatif ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian status hubungan…
Ketidakabsahan Masa Percobaan (Probation) Bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)
…ematuhi peraturan ini dan risiko hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang diatur oleh berbagai peraturan hukum yang kompleks. Tujuannya adalah untuk melind…
Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?
Literasi Hukum - Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara negara memandang hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Pekerja tidak lagi diposisikan hanya sebagai bagian dari proses pr…
Materi Hukum 11
Lihat semua di Materi HukumChecklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
…- Kontrak kerja bukan sekadar dokumen administratif untuk mulai bekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja adalah dasar hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja. Di dalamnya terdapat hak, kewajiban, batasan, dan risiko yan…
Perlindungan Sosial bagi Pekerja: Peran dan Tantangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Literasi Hukum - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...
Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan
…benar—dan dalam banyak kasus, justru merugikan karyawan hingga jutaan rupiah. Hukum ketenagakerjaan Indonesia memberikan sejumlah hak yang tetap melekat pada karyawan yang mengundurkan diri, terlepas dari apakah mereka sudah memberi t…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPerubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumBPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Program jaminan sosial yang memberikan perlindungan seperti JKK, JHT, JKM, dan JP sesuai ketentuan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…
Outsourcing
…n perjanjian penyediaan jasa atau pemborongan pekerjaan sesuai ketentuan. Kategori: Hukum Ketenagakerjaan Sinonim: Alih Daya Contoh: Contoh: Istilah "Outsourcing" digunakan dalam konteks hukum ketenagakerjaan. | Outsourcing: Istilah ini dip…
