Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
Pencarian
“pasal 1365 KUHPerdata”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
…Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009
….03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir den…
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
…g Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
Jangan Bermain Janji Nikah, Apalagi Lawan Anak Hukum!
…kar janji nikah berujung gugatan? Anak hukum siap membela! Pahami hak & ganti rugi sesuai KUHPerdata & yurisprudensi MA.
Kehilangan Helm di Tempat Parkir: Siapa yang Bertanggung Jawab?
…um perdata di Indonesia, hubungan ini secara esensial adalah perjanjian penitipan barang (Pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata). Pasal 1692 KUHPerdata mendefinisikan penitipan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang me…
Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi
…atan, dimana perikatan ini berisi hak dan kewajiban antara negara dengan warga negaranya. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." Dalam Pasal 23A UUD 1945 telah diatur k…
Kerugian Keuangan Negara dalam Kepailitan: Akibat Hukum BUMN Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit
Artikel ini membahas mengenai Akibat hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit
Re-share Video Viral: 5 Pasal Pidana yang Bisa Menjeratmu
Cuma forward video viral di Whats App? Kenali 5 lapis pasal UU ITE, TPKS, Pornografi, KUHP, dan Hak Cipta yang bisa menjeratmu hingga 12 tahun penjara.
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
…nrechtmatige daad) dikualifikasikan sebagai suatu tindakan subjek hukum yang diatur dalam Pasal 1365 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPER"). Ini berbeda dengan hukum pidana yang cenderung menggolongkan perbuatan melawan hukum (we…
