Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.
Pencarian
“damai dengan korban kasus selesai”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-8: Percobaan dalam Hukum Pidana Indonesia
…ana atau poging dapat diklasifikasikan sebagai inchoate crime, yakni perbuatan yang belum selesai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”), percobaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP. Ad…
Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual
Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.
Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan/Atau Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Dan/Atau Mengganggu Ketertiban Umum
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2015 tentang Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan/Atau Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Dan/Atau Mengganggu Ketertiban Umum
Syarat Lowongan Kerja yang Diskriminatif? Ini Penjelasan Aturan Kemnaker
Syarat lowongan kerja seperti batas usia, good looking, tinggi badan, atau status menikah bisa diskriminatif jika tidak relevan dengan pekerjaan.
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Ketentuan Hukum Terkait Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Artikel ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
