Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
…s penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Pencarian
“PMK 108/2024”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia
Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
…giarto menyampaikan bahwa sebanyak 270 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pernyataan resminya pada Rab…
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
…an Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih untuk perkara nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait pengisian calon Anggota DPRD Kota Palu di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota…
Pro-Kontra Terkait Wacana Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online
Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.
Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
…diajukan oleh Partai Garuda. Sidang dengan nomor perkara 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini digelar pada Senin (06/05/2024) pagi di Ruang Sidang Panel 3 dengan Majelis Hakim Panel Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi oleh Hakim…
Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024
Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
KY Pecat 3 Hakim Vonis Bebas Ronnald Tannur : Bukti Tercideranya Independensi Hakim dan Turunnya Marwah Pengadilan di Indonesia
…asal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP. (Amir Baihaqi, 2024) “Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan, memberikan hak-hak ter…
Patuhi Putusan MK, Menkopolhukam Pastikan Pilkada November 2024
…naan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang telah ditetapkan pada bulan November 2024. Pemerintah menghormati keputusan tersebut dan akan melaksanakannya sepenuhnya. Hadi menyatakan hal tersebut setelah bertemu dengan Majelis Ulama…
