Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…seseorang dan berkaitan dengan hak asasi manusia yang dimilikinya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bеrdаѕ…
…ra layak atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP). Artikel ini juga membahas tentang keterlibatan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum dan bagaimana penerapan prinsip ini dapat meningkatkan p…
…hukum berupa penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bahwa “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta…
…an kesejahteraan dalam masyarakat. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana, sebagai berikut: Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil ial…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim bahwa penyitaan telepon seluler milik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang sedang dipegang oleh a...
…ua warga negara di hadapan hukum. [[ref:2]] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan
…as Tumpang Tindih Sita Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan KUHAP. Yuk simak! Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesi...
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
…iki dukungan accounting forensic.[[ref:3]] SP3 terbit sejak 2024, kini dipersoalkan lewat praperadilan Dalam perkembangan yang terkait, detikNews melaporkan KPK menyebut SP3 perkara ini terbit pada 17 Desember 2024 dan merupakan keputusan k…
…dak pidana tertentu dengan memasukkannya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seiring dengan kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian hukum dalam penegakan huk…
