Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…r Open Legal Policy Konsep ini pertama kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005. Tujuannya untuk memberi ruang dalam proses legislasi ketika UUD 1945 tak menjelaskan suatu materi hukum secara mend…
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ke...
…diusungnya. Kriteria penggolongan merek terkenal telah dirumuskan secara spesifik melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/PDT/1991 tanggal 28 November 1995. Dalam yurisprudensi a quo, merek terkenal atau Well-Known Marks harus te…
Artikel ini membahas mengenai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak.
…ngan hukum yang tercipta bukanlah sekadar sewa-menyewa lahan untuk beberapa saat. Menurut yurisprudensi dan doktrin hukum perdata di Indonesia, hubungan ini secara esensial adalah perjanjian penitipan barang (Pasal 1692 Kitab Undang-Undang…
Hukum kehilangan legitimasi saat proses legislasi dipenuhi manipulasi & kepentingan oligarki. Keadilan semu menggerogoti nalar publik.
…. Teori Hukum Murni mengkritik teori hukum alam, teori hukum klasik, sosiologi hukum, dan Yurisprudensi Analitis. Teori Hukum Murni juga menentang realisme hukum Amerika. Sebagai kritik terhadap hukum alam, Teori Hukum Murni membebaskan huk…
Diteror debt collector pinjol sampai data disebar ke kontak HP? Pahami 5 hak hukum perdata Anda & langkah konkret menghentikan teror berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, UU ITE.
…nilah peran sebuah legal opinion menjadi krusial. Direksi perusahaan tidak bisa membuat keputusan bernilai miliaran rupiah hanya berdasarkan obrolan informal; mereka membutuhkan sebuah panduan tertulis yang komprehensif dan dapat dipertangg…
Artikel ini membahas penerapan sistem e-Court di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi administrasi peradilan dan peningkatan efisiensi layanan publik hukum.
