Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Artikel ini membahas problem kepastian hukum dalam PMK 81/2025, terutama ketika syarat penyaluran Dana Desa dikaitkan dengan tenggat administratif yang mendahului tanggal berlakunya aturan.
PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
…l Konstitusi Edisi Vol 19 No. 4 Tahun 2022AbstrakKedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas, sehingga tidak diketahui dimana letak kedudukannya dan lembaga mana yang b…
…didaftarkan atau dicatat dalam e-BRPK. Menurut Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2023 (Terlampir di bawah), MK telah menetapkan jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan mate…
Artikel ini membahas tentang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai
Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.
Kenali lebih dekat sejarah, tugas, serta kewenangan Mahkamah konstitusi RI sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia
…terasi Hukum - Pada Senin, 14 Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memberlakukan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Aturan ini mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak…
