Menampilkan 31–40 dari 110 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
literasihukum.com/risiko-perubahan-konstitusi-otokratik-indonesia-studi-kasus-hungaria
Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...
Opini
• 26 Sep 2025
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...
Opini
• 04 May 2026
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Opini
• 25 Mar 2024
Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?
literasihukum.com/pasca-pilpres-konsiderasi-berkelanjutan-utopis
Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi
Opini
• 29 Jul 2024
17 Tahun Aksi Kamisan : Aksi Kemanusiaan Yang Terus Menanti Datangnya Keadilan
literasihukum.com/17-tahun-aksi-kamisan-aksi-kemanusiaan-yang-terus-menanti-datangnya-keadilan
Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Opini
• 05 Jan 2026
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
literasihukum.com/oposisi-hilang-di-parlemen-hidup-di-jalanan
…asi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup.
Opini
• 17 Jul 2025
Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi
literasihukum.com/jebakan-populisme-dan-negara-hukum
Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh
Opini
• 05 Sep 2025
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
literasihukum.com/sarjana-untuk-admin-toko-lalu-dpr
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualitas demokras
Opini
• 10 Jun 2023
Reinventing Kelompok Kepentingan dalam Bingkai Demokrasi Digital
literasihukum.com/kelompok-kepentingandemokrasidigital
Literasi Hukum - Pelajari peran penting dan tantangan kelompok kepentingan dalam demokrasi digital. Temukan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan, serta dampak...